Hering Komisi II DPRD Kota Bengkulu Dengan Dinas PUPR

Bengkulu. ramaonline.co – Komisi II DPRD Kota. Minta dinas PUPR dan UKPJ. Meningkatkan koordinasi,agar lenyerapan anggaran tercapai sesuai dengan program pbangunan. Hal disampaikan Bambang Hermanto. S
Sos. Dalam hering senin 5/9.pekan lalu.
Hering yang di pimpin langsung ketua komisi II Indra Sukma. S. Sos. Dihadiri hampir seluruh anggota komisi II menilai dinas PUPR dengan UKPJ kurang maksimal sehingga seringkali terjadi gagal tender ,salah satu bukti nyata lanjutan pembangunan gedung Fraksi DPRD kota yang sudah terlantar hampir sepuluh tahun padahal pihak dewan sudah mengangarkan dana Rp 5 miliar, namun kenyataan sampai pekerjaan belum ada tamda akan dimulai. Padahal Gedung sangat di butuhkan, dewan untuk menunjang kinerja anggota DPRD. Jelas Bambang Hermanto dari frakai Partai Hanura itu.
Sebagai wakil rakyat anggota dewan merasa malu karena tidak memiliki ruang kerja bahkan ketika menerima tamu dari Anggota DPRD. Yang berkunjung ke Dewan kota. Jelas lelaki berbadan sintal itu.
Lebih lanjut politikus hati nurani rakyat itu, menyoroti sering gagal tender akibat titipan perusahaan dari pejabat. Untuk ukpj bekerja secara profesional  dan teransparan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan kesampingkan titipan, karena sering gagal akan merugikan masyarakat penikmat pembangunan “saya sudah banyak mendengar isu miring “tegas Bambang lagi. Sementara Solin Adnan. SH. Anggota fraksi Gerindra, juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran tahun 2020, jelas akan merugikan daerah, terutama menyangkut dana DAK, sebab bila terlambat maka dana itu kembali ke pemerintah pusat
PLT kadis Pupr kota bengkulu Novran. ST. Msi. Mengakui sering terjadi ttender ulang, yang memakan waktu sehingga proses kontrak terhambat, dan yang patalnya lagi dalam perbaikan Ukpj. Tidak konsiten dalam memberikan petunjuk nyangkutnya kesukaran. Pasalnya setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk dapat poin. A namun dilengkapi berkas di kembalikan lagi dengan petunjuk lain poin B dinyatakan harus dilengkapi sehingga berkas bolak balik.sedang untuk melakukan perbaikan itu sampai 15 hari. Inilah yang menjadi kedala dalam peroses lelang. Jelas plt kadis PUPR.
Ketika di daulat Rafflesia Poat dan ramaonline.co  Usai rapat nonprisman mengakui bila proses lelang Gedung Fraksi yang kini dalam proses juga kembali gagal. Maka sebagai proyek Gedung tidak mungkin lagi kontrakan karena waktu sangat mepet. Jelasnya.
Kepala UKPJ. Haffirio, ST. Mengakui terjadi bolak balik proses lelang, itu hanya dalam lelang Infrastruktur tidak pada lelang pengadaan barang. Namun hanya di proyek PUPR. Karena gagal ( kepmen dari PUPR) berubah tanpa sosialisasi yang cukup sehingga pihak UKPJ harus mengikutinya, ujar Rio. Selain dari aturan sering-sering robah. UKPJ. Juga tidak memiliki tenaga dan dana yang cukup.tahun anggaran 2020.UKPJ kota mendapat agaran Rp 500 juta. Dana hanya cukup untuk Internet dalam lampu. Begitu juga SDM. Tenaga hanya 5 orang ,sehingga bagai mana “kami bisa kerja maksimal, ” keluh Rio.
Di akui Rio. Di kota Bengkulu cukub banyak ASN yang punya sertifikap ke ahlian bidang tetang pengadaan barang dan jasa. tetapi mereka tidak akan mau di tempatkan di UKPJ. Karena tunjangan yang di berikan pemkot tidak sesuai dengan resiko pekerjaan yang dihadapi, coba pak bayankan tunjangan untuk UKPJ jauh di bawah tunjang UKPJ daerah pemekaran, kongritnya di kabupaten pemekaran tunjangan UKPJ nya. Rp 6 perbulan sedang kan di kota Bengkulu hanya Rp3 juta. Sehingga ASN yang punya sertifikap tidakan masuk ke UKPJ. Keluh Rio lagi. (Amir syarif)