Mukomuko dilanda krisis Anggaran, Marwah Negeri hampir tenggelam “begini tanggapan Anggota Komisi Satu”

Mukomuko.RO-Rabu (23/12/2020)

Seluruh tunjangan TPP belanja OPD serta gaji Guru Honor Daerah di jajaran Pemkab Mukomuko sudah dipastikan  tidak bisa dibayar di Tahun ini, penyebabnya adalah terjadinya krisis Anggaran akibat Estimasi target penerimaan pendapatan Tahun ini tidak terealisasi.

Penerimaan Pendapatan dimaksud adalah dana bagi hasil atau DBH dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang tak kunjung ditransper ke Pemerintah Daerah, selain itu ada juga pengurangan dana Alokasi Umum (DAU) pada Triwulan ke-4 tidak diterima Pemkab Mukomuko diklaim hampir mencapai 30 Milyar Rupiah.

Sekretaris BKD Kabupaten Mukomuko Kasimin mengaku telah melengkapi seluruh syarat-syarat pencairan DBH untuk membayar tunggakan di Tahun depan, saat ini Pemkab Mukomuko masih menunggu hasil Audit BPK Perwakilan Bengkulu, jika dinyatakan sebagai utang Daerah maka Tunggakan akan dipastikan akan dibayar di Tahun depan.

Menjawab kekisruhan ini, Busril Chaniago, S.Ip Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Mukomuko berpendapat, “Ada beberapa aspek kalau dilihat dengan kasat mata persoalan yang sedang melilit Daerah ini sekarang, sehingga terjadinya krisis Anggaran yang sedemikian parahnya, yang pertama adalah kurangnya konsep dan Ide dari bawahan nya Bupati selaku kepala Daerah, khususnya di bidang keuangan, tagihan pajak yang minim, Pendapatan BUMD yang tak transparan dan lain sebagainya, jangankan cerita bagaimana mendapatkan dana APBN mencari dan membelanjakan Anggaran APBD saja mereka kewalahan dan tak mampu.

Tambah Busril, “kemudians saya melihat, Bupati dan anak-anak buahnya ada semacam ketakutan yang berlebihan melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang akan diambil, tak berani berspekulasi, padahal dipemdakan ada Ahli Hukum katakanlah Bagian Hukum Pemda yang pandai mengkaji dasar-dasar pengambilan kebijakan, kalau sudah tak PD dan selalu dihantui rasa takut bagaimana roda pemerintah mau jalan, saya tidak tau juga alasan anak buah nya bupati dihantui rasa semacam ini, apakah Bosnya tak memberi jaminan atas dasar kebijakan yang akan diambil Wallahuallam, ada info menyalahkan Anggota Dewan dengan dana Aspirasi yang menjadi alasan mereka, sejak 2019 Dewan tak punya Anggaran itu lagi apakah mereka tidak tau, kalau kita mau terbuka Anggaran  Covid yang sedemikian besar itu dikemanakan saja, tak ada transparansi soal ini, dana itu memakan milyaran Rupiah yang diambil atas pemotongan dana-dana Rutin setiap SKPD, dianggarkan di APBD jelas Dananya, tapi tak jelas penggunaannya.

Sekarang semuanya sudah terlanjur terjadi, mungkin Tuhan sudah memberi solusinya dengan kita Masyarakat Mukomuko dengan hadirnya Bupati baru, InsyaAllah pemerintahan yang baru kelak akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, memang semuanya menjadi PR bagi Pemerintah yang baru ini nanti, untuk itu mari kita bersinergi Bersama-sama dengan seluruh stockholder yang ada untuk mengembalikan Marwah Negeri yang hampir tenggelam ini”. ujar Busril.

 

Penulis : Arianto AMP

Pos terkait